UU tentang mata uang dinilai rawan pelanggaran

PPP-NEWS – Undang-undang (UU) Mata Uang dinilai rawan karena penerapannya di lapangan  masih belum ada kejelasan. Ketua Panitia Kerja RUU mata uang, Achsanul Qosasi memberikan contoh. Misalnya, suatu transaksi, apabila ada pelanggaran penggunaan mata uang asing namun tidak ada monitor mungkin bisa lolos dari sanksi.

“Tetapi begitu ada pelanggaran mata uang ada perselisihan ada konflik bisnis diantara mereka, tentu hukum tidak akan mendukung mereka, dan disitulah fungsi UU ini mulai bekerja,” katanya di Jakarta belum lama ini.

 

Dia menjelaskan menegaskan bahwa UU tersebut telah melarang setiap penggunaan mata uang asing di Indonesia. Namun dia mengaku sulit untuk melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi yang berlangsung setiap hari.

”Itu ada sanksi hukumnya kalau mau menggunakan transaksi dollar (Amerika Serikat) di dalam negeri. Tidak bisa (semua diawasi) memang, tetapi minimal kami sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu, sehingga kalau nanti pelanggaran perdagangan itu nanti akan dianggap pelanggaran undang-undang,” jelasnya.

Menurutnya DPR dan pemerintah bertugas untuk mensosialisasikan ini peraturan baru ini dan anggota DPR diyakini akan mensosialisasikan ke daerah pemilihan mereka pada saat reses nanti.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menjelaskan pengawasan kewajiban transaksi menggunakan rupiah sudah menjadi kewajiban pemerintah dan Bank Indonesia. Kedua pihak tersebut juga dinilai berwenang untuk menindak apabila terjadi pelanggaran.

Sementara itu, secara terpisah Pengamat Ekonomi dari LIPI Latief Adam menjelaskan undang-undang ini menunjukan rupiah sebagai mata uang yang kredibel. Oleh karenanya impelementasinya dinilai tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu ada pengawasan dan sifatnya segera.

Pemerintah juga diharapkan bisa menindak tegas setiap ada pelanggaran dalam transaksi perdagangan yang menggunakan mata uang selain rupiah. Apabila tidak diimplementasikan, maka undang-undang ini dinilai akan menjadi sia-sia saja karena masih banyak masyarakat yang belum memahaminya

Latief mencontohkan daerah yang biasa menggunakan transaksi mata uang asing seperti perhotelan, tempat elektronik, pelabuhan.

“Pemerintah mulai bisa mengidentifikasikannya dari sana, setelah diidentifikasi maka langsung dilakukan monitoring, yang terpenting sekarang adalah implementasinya di lapangan,” tegasnya

Sebelumnya rapat paripurna DPR telah mengesahkan UU Mata Uang untuk mengelola dan mengendalikan mata uang rupiah. Dengan berlakunya UU Mata Uang, semua transaksi perdagangan di Indonesia wajib menggunakan Rupiah. (BN10)

 

sumber:

http://indonesiainfrastructurenews.com/index.php/310-uu-tentang-mata-uang-dinilai-rawan-pelanggaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s